Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa
Entitas desa telah menjadi salah satu problematika penting yang selalu menyelimuti setiap rezim pemerintahan di Indonesia, sejak dari zaman pemeriontahan Kolonial Belanda samapi pada alam kemerdekaan dan hingga saat ini. Kebijakan-kebijakan pemerintahn yang ditempuh sudah sangat bermacam-macam, bergantung kepada kepentingan politik ketika itu. Tercermin dari politik hukum (legal policy) otonomi desa yang dari periode ke periode, dari orde ke orde atua dari era ke era, selalu berbeda-beda. Di suatu periode lebih otonom da plural, tetapi pada periode lainya lebhi sentralistik dan unifikatif.
Buku ini ingin berkontribusi tentang cara-cara ideal dan proporsional mengenai keberaadaan Desa sebagai bentuk tradisional dari pemerintahan Indonesia yang seharusnya dilindungi sebagai kekayaan peradaban yang tidak ternilai haragya, yang harus diberdayakkan, disejahterakan ataupun dimandirikan. Di sisi lain, Desa sebagai bagian dari negara, maka seharusnya tertata dalam sebuah sisrtem yang ada dalam bingkai NKRI.
| B0007079 | 352.007 ATE r | Perpus PUSDAI | Tersedia |
| B0007078 | 352.007 ATE r | Perpus PUSDAI | Tersedia |
| B0007080 | 352.007 ATE r | Perpus PUSDAI | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain