Image of Hukum Tata Negara Indonesia

Hukum Tata Negara Indonesia

Sejak reformasi tahun 1998,tonggak sejarah baru dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia seolah dimulai dari awal. Dari tahun 1999 sampai tahun 2002, UUD 1945 telah mengalami perubahan mendasar sebanyak empat kali. Dalam rangka Perubahan Pertama sampai Perubahan Keempat UUD 1945,bangsa kita telah mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, mulai dari pemisahan kekuasaan dan'check and balances' sampai dengan penyelesaian 'konflik politik' melalui jalur hukum. Melalui Perubahan UUD 1945,MPR telah mendekonstruksi diri menjadi lembaga DPR dan DPD yang hampir mirip dengan model parlemen'bicameral'. Disamping itu, telah lahir lembaga baru yg bernama Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Di samping itu,telah lahir lembaga-lembaga negara independen yang kewenangannya berdasarkan perintah Undang-Undang Dasar(constitutionally entrusted power),Undang-Undang(legislatively entrusted power),bahkan dalam kenyataan ada pula lembaga atau organ yang kewenangnnya berasal atau bersumber dari keputusan Presiden belaka.

Ketersediaan
B0006797342 NI hPerpus PUSDAITersedia
B0006798342 NI hPerpus PUSDAITersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
342 NI h
Penerbit
Jakarta : RajaGrafindo.,
Deskripsi Fisik
388 hlm.; 21 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-979-769-012-1
Klasifikasi
342
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
ed. Rev cet. 11
Subjek
HUKUM TATA NEGARA
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus login sebelum memberikan komentar